DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) menyoroti belum terlihatnya pembaruan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli alias Abang Samalanga, untuk tahun pelaporan 2024 dan 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebuah dokumen tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berkaitan dengan pengaduan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli alias Abang Samalanga, beredar luas di tengah masyarakat Aceh dan memicu beragam tanggapan publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Selasa (31/3/2026) menjadi momentum penting untuk menguji komitmen integritas para pejabat publik.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.921.800.000 berdasarkan laporan dalam sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nama RANS singkatan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bukan sekadar kanal YouTube keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, merek ini berkembang menjadi ekosistem bisnis yang teruji secara publik pada sejumlah unit usaha. Untuk menjaga ketepatan informasi di tengah gelombang daftar perusahaan viral, Dialeksis memilih hanya memaparkan entitas yang kepemilikan atau keterkaitannya dengan Raffi-Nagita dapat ditelusuri lewat sumber publik yang kredibel.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2025, kini diundur menjadi 11 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad mempunyai harta kekayaan (LHKPN) senilai Rp1,03 triliun.
Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Raffi menyampaikan laporan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Periode penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, hingga 3 April 2024, sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum melaporkan harta kekayaannya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan substansi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi calon anggota terpilih akan diatur di PKPU tentang Penetapan Hasil Pemilu.
Lewat peraturan itu, KPU akan membuat aturan tentang kewajiban pelaporan LHKPN. Selain itu, tanda terima LHKPN itu akan sebagai salah satu syarat pelantikan calon yang terpilih.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa AKBP Achiruddin Hasibuan terkait data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diduga janggal. Jadwal pemeriksaan disusun.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap risiko terhadap instansi negara yang pejabatnya rawan terjerat tindak pidana korupsi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK dikabarkan menetapkan Ketua BPP HIPMI 2019-2022, Mardani H Maming sebagai tersangka dan mencekalnya bepergian ke luar negeri.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK mengungkapkan hingga batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2021, yaitu 31 Maret 2022, masih terdapat 15.649 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Periode penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2021 telah dimulai sejak 1 Januari 2022.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan menyelenggarakan webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat” hari ini, Selasa (7/9/2021) pukul 09.00 - 12.00 WIB.
